JAKARTA – Fasilitas pendukung untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung mesti disiapkan. Sehingga, masyarakat mau menggunakan fasilitas publik tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendorong pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Stasiun Tegalluar.

“Kami terus mendorong pembangunan fasilitas pendukung di sekitar Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, agar masyarakat semakin nyaman saat menggunakannya. Ini usaha kami membuat masyarakat lebih sering menggunakan transportasi publik,” kata Erick dikutip dari Instagramnya, Minggu (23/7/2023).

Dalam video yang diunggah, Erick mengatakan pihaknya ingin agar akses ke stasiun semakin mudah.

“Untuk kereta cepat ini sama, titik-titik stasiun itu akses dari para pengguna bisa mudah,” imbuhnya.

Erick memang tengah menyoroti masalah akses dari dan ke Stasiun Tegalluar ini. Belum lama ini, ia menyampaikan perlu dipikirkan akses dari Stasiun Tegalluar setelah penumpang naik kereta cepat.

“Kalau sampai kereta cepat ini beroperasi September-Oktober, dari Stasiun Tegalluarnya ini harus keluarnya seperti apa. Jangan sampai, nanti bener-bener operasi orang turun dari kereta cepat jemputannya nggak bisa. Itu yang dari Jakarta-Bandung naik kereta, terus keluar balik ke Bandung,” terangnya di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (21/7).

Begitu pun dari Bandung menuju Stasiun Tegalluar. Menurut Erick, perlu disediakan pula akses tersebut.

“Bagaimana dari Bandung ke Tegalluar kan exit tolnya harus ada. Katanya exit di Cileunyi terus muter balik, tapi ada jalan lain. Saya bilang itu juga mesti menjadi opsi dibuka, supaya dari Bandung bisa naik kereta cepat datang ke Jakarta,” jelas Erick.

Sebelumnya, Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menyebutkan proyek tersebut sebagai proyek yang mubazir.

Dalam hitungannya, kata Faisal, pendanaan proyek ini diprediksi tak akan balik modal bahkan hingga kiamat. “Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp 400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengerjaan infrastruktur tersebut hanya membuang banyak anggaran negara. Hal ini semakin diperparah karena kini anggaran proyek akan turut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN setelah biaya proyeknya membengkak hingga Rp 27,74 triliun.

Lebih jauh, Faisal menceritakan bahwa sejak awal proyek kereta cepat sudah ditolak saat rapat koordinasi pada tingkat pemerintah. Ketika itu, kajian konsultan independent, yakni Boston Consulting Group menolak proposal proyek tersebut.

“Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai US$ 150.000, menolak dua proposal (termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung),” kata Faisal. “Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot.”(SW)