Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah menyurati KPK untuk membantu menelusuri dugaan gratifikasi ini, termasuk memberikan dokumen terkait Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Solo dan perusahaan pemilik jet pribadi tersebut.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, mengkritik langkah KPK yang hanya meminta klarifikasi tanpa langsung melakukan investigasi, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak profesional.

Kasus ini semakin menambah ketidakpastian publik terhadap keberadaan dan tindakan Kaesang, di tengah dugaan serius yang mencuat. Selain kritik dari para ahli, isu ini juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan integritas Kaesang Pangarep dalam menjalankan perannya sebagai Ketua Umum PSI. Banyak yang menilai bahwa sebagai tokoh publik yang berasal dari keluarga pejabat tinggi negara, Kaesang seharusnya lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Isu gratifikasi ini pun semakin mengemuka di media sosial, dengan berbagai spekulasi mengenai hubungan bisnis antara keluarga Presiden dan perusahaan yang memiliki jet pribadi tersebut.