katamerdeka.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah prioritas nasional dalam pengembangan kompetensi calon pekerja migran Indonesia. Pemerintah menargetkan kuota pelatihan di wilayah tersebut mencapai 140.000 orang pada 2027, meningkat tajam dibandingkan kuota 7.000 orang pada 2026.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Migrant Center sekaligus meninjau program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung (UTB), Bandung, Jumat.

“Jawa Barat ini kantong pekerja migran dengan penduduk 51 juta jiwa. Tahun 2026 ini kuotanya 7.000 orang, tetapi tahun 2027 melonjak menjadi 140.000 orang. Tahun berikutnya naik lagi jadi 180.000 dan tahun 2029 ditarget sebanyak 140.000 orang,” ujar Mukhtarudin.

Ia menegaskan, pemerintah menanggung sepenuhnya biaya pelatihan peningkatan keterampilan (upskilling), sertifikasi kompetensi, hingga uang saku peserta program SMK Go Global melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dukungan pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas calon pekerja migran agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Mukhtarudin menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pelatihan vokasi sebesar Rp1,6 triliun pada 2026. Anggaran tersebut direncanakan meningkat menjadi Rp3,9 triliun pada tahun anggaran 2027.

Hingga 8 Oktober 2026, jumlah peserta pelatihan Go Global melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat tercatat mencapai 1.319 orang. Capaian itu menjadi yang tertinggi di antara BP3MI di seluruh Indonesia.

Sementara itu, di UTB terdapat 169 peserta yang mengikuti pelatihan dalam sembilan kelas vokasi. Materi pelatihan mencakup bidang operation production dan manufaktur dengan dukungan pembelajaran bahasa asing.

Program tersebut merupakan bagian dari penguatan ekosistem penyiapan calon pekerja migran dari hulu, dengan melibatkan 12 kementerian/lembaga dan 258 lembaga vokasi.

Melalui kolaborasi lintas sektor serta pembiayaan penuh dari negara, pemerintah menargetkan terciptanya brain circulation, yakni pola mobilitas talenta global yang tidak hanya memberikan manfaat bagi negara tujuan kerja, tetapi juga mendorong pembangunan di daerah asal setelah para pekerja kembali ke Tanah Air.

“Yakni pengiriman talenta global yang kelak kembali ke Tanah Air untuk membangun daerah asalnya,” tutur Mukhtarudin.

Dengan peningkatan kuota pelatihan dan dukungan anggaran tersebut, Jawa Barat diharapkan menjadi salah satu pusat penyiapan pekerja migran Indonesia yang kompeten, tersertifikasi, dan mampu bersaing di pasar kerja global.