“Jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus, karena hilirisasi,” jelas Bahlil.

“Langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Larangan ekspor tetap kita lakukan, kalau (digugat) ke WTO, ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang bener aja,” kata Bahlil lagi.

Sebelumnya IMF meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel.

IMF menegaskan RI harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil,” muat IMF dalam paparan “Article IV Consultation” dikutip Jumat (30/6/2023).

“Ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” ujar IMF lagi mengingatkan kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.