JAKARTA- Banyak yang berharap pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Prakoso, Laksamana Yudo Margono tidak tergoda terjun ke politik praktis. Yudo harus menjaga stabilitas dengan bersikap profesional.

Kepentingan politik memang menjadi tantangan bagi seorang Panglima TNI ke depannya. Banyak pihak yang pastinya akan berusaha menggoda, menarik TNI untuk kepentingan politik praktis.

“Panglima TNI baru harus memastikan agar TNI tidak terlibat politik praktis karena hal itu dilarang oleh UU TNI. Jelas proses pemilu tolak tarik TNI untuk kepentingan politik akan selalu ada, oleh karena itu tantangan panglima TNI yang baru adalah menjauhkan TNI dari kegiatan politik praktis,” kata Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/12/2022).

Menjelang Pemilu 2024, di tahun 2023 sudah mulai start dan banyak yang akan menggoda TNI untuk kepentingan tertentu.

Selanjutnya, dia juga meminta Yudo bisa mengevaluasi anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil yang melanggar UU TNI. Pasalnya, dalam beberapa data yang didapat Imparsial, termasuk Ombudsman RI, terjadi pelanggaran terkait penempatan jabatan TNI aktif dalam jabatan sipil.

“Mengevaluasi semua MoU TNI dengan berbagai sipil dengan dalih tugas selain perang yang itu jelas bertentangan dengan UU TNI. Ada 30 lebih MoU TNI dengan instansi sipil dan swasta yang melanggar UU TNI. Mengacu UU TNI, tugas selain perang dapat dilakukan jika ada keputusan presiden dengan perimbangan DPR bukan melalui MoU,” katanya.

Lebih lanjut, Imparsial juga meminta Yudo untuk mendukung agenda reformasi dan transformasi TNI, yang meliputi reformasi peradilan militer, restrukturisasi kloter, modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel. Lalu meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

“Komitmen terhadap penghormatan HAM sehingga prajurit yang melanggar UU dapat dibawa dalam pengadilan yang independen,” katanya.

Sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Hal itu diputuskan setelah Yudo menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI.

Keputusan itu diumumkan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sekaligus yang memimpin proses uji kelayakan tersebut. Uji kelayakan itu digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI,” kata Meutya mengetok palu tanda persetujuan.(SW)