katamerdeka.com – Anies Baswedan, tokoh politik Indonesia, menyatakan pendapatnya mengenai wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kursi. Menurut Anies, penambahan tersebut tidak masalah selama tetap mengikuti regulasi yang ada.
“Satu, semua diatur dengan UU. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan,” ucap Anies saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta.
Anies Baswedan menekankan bahwa kewenangan untuk menambah kementerian ada pada presiden, selagi tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang. “Kewenangan menurut konstitusi sudah diberikan kepada presiden terpilih, maka presiden terpilih memiliki hak prerogatif selama dia berada di dalam koridor undang-undang,” lanjutnya.
Wacana penambahan kementerian ini muncul setelah Prabowo Subianto diumumkan sebagai presiden terpilih. Hal ini juga telah mendapat respons dari Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan bahwa komposisi kabinet masih dalam pembahasan dengan berbagai pihak. Gibran juga menyinggung tentang kementerian baru yang mungkin akan diwujudkan untuk mengelola program makan siang gratis, sebuah janji kampanye dari pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian di Indonesia maksimal 34. UU tersebut juga bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian. Jika rencana Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi kenyataan, mungkin diperlukan revisi atau penyesuaian terhadap undang-undang yang berlaku.
Pengumuman resmi mengenai struktur dan jumlah kementerian baru diharapkan segera dirilis oleh tim transisi setelah diskusi dan konsultasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Komentar Anies Baswedan ini menandakan sikap yang mendukung keputusan presiden selama tetap dalam kerangka hukum yang ada.
Sementara itu, analis politik memandang penambahan kementerian sebagai langkah yang bisa mempengaruhi efisiensi pemerintahan. Beberapa menyarankan bahwa penambahan ini perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja masing-masing kementerian untuk memastikan bahwa setiap tambahan lembaga baru benar-benar memberikan nilai tambah pada administrasi negara.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, terutama di sektor ekonomi dan kesehatan, keputusan tentang struktur kabinet yang efektif menjadi lebih penting dari sebelumnya. Para pemimpin politik dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa setiap perubahan membawa dampak positif dan mendukung kemajuan negara.
2 komentar