JAKARTA- Kebocoran data pemerintah, BIN dan Menko Polhukam kok beda? Keduanya membuat statemen yang bertolak belakang.

Sejumlah tokoh dan pejabat pemerintah tersentil dengan isu ini. Dialah hacker Bjorka yang viral berkat pengakuannya yang mampu membobol data pemerintah. Bahkan ia mengaku telah membobol data dan dokumen BIN hingga sekretariat Presiden.

Kini isu kebocoran data pemerintah menjadi pembicaraan serius dalam beberapa hari terakhir usai kemunculan hacker Bjorka. Sejumlah pejabat menyampaikan pernyataan berbeda mengenai isu kebocoran data ini.

Awalnya isu kebocoran data pemerintah ini ramai dibahas warganet setelah hacker Bjorka mengklaim telah mempunyai surat-surat yang ditujukan ke Presiden Jokowi. Kabar ini ramai dibahas di Twitter, salah satu akun Twitter memposting tangkapan layar dari sebuah forum internet.

Dalam screenshot tersebut, ditampilkan akun bernama Bjorka yang mengklaim mempunyai surat dan dokumen untuk presiden dalam periode 2019-2021.

Akun itu mengklaim dokumen yang dibobolnya itu termasuk koleksi surat-surat dari BIN yang berlabel rahasia.

“Transaction of Letters and Documents to the President of Indonesia 679K,” demikian subjek postingan Bjorka di forum internet tersebut. Postingan itu dimuat pada hari Jumat (9/9).

Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden telah bocor. Dia menyatakan kabar dokumen BIN dibobol hingga diposting di forum internet tersebut sebagai kabar bohong.

Berbeda dengan BIN Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengakui terjadi kebocoran data negara saat ini. Dia menilai data yang bocor bukan klasifikasi rahasia.

“Soal anu ya, bocornya data. Data negara lah. Itu nanti masih akan… kita, saya pastikan itu memang terjadi,” kata Mahfud Md kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Mahfud menuturkan dirinya sudah menerima laporan kebocoran data negara itu dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Deputi VII Kemenko Polhukam perihal serangan hacker ini. Menurutnya, laporan itu mengungkapkan di mana saja peretasan terjadi.

“Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi VII saya, (peretasan) terjadi di sini, di sini, di sini,” ucap Mahfud.

Mahfud menjelaskan lebih lanjut, data-data negara yang bocor tak seutuhnya bersifat rahasia. Sementara soal isu surat untuk Presiden Jokowi juga ikut diretas, Mahfud mengatakan hal itu terus didalami dan pemerintah sedang merapatkan hal itu.

“Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama, gitu. Kalau surat itu nanti masih akan didalami, pemerintah masih akan rapat tentang ini,” pungkas dia.

Sebelumnya isu kebocoran surat rahasia untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat setelah salah satu akun media sosial mengunggah tangkapan layar yang disebut dokumen rahasia Presiden. Namun, isu kebocoran itu telah dibantah Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Sekretariat Presiden (Setpres).(SW)