JAKARTA – Batu terjal menghadang Anies Baswedan untuk menjadi Capres 2024. Salah satunya dari Gerindra yang berusaha membujuk PKS gabung koalisi dengan Gerindra agar Anies tak jadi Deklarasi Capres 2024 dari Koalisi Perubahan.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul menuding Gerindra memiliki keinginan untuk merebut PKS dari koalisi perubahan yang digagas dengan NasDem dan Partai Demokrat. Keinginan agar PKS berkoalisi dengan Gerindra disebut demi menggagalkan Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres).

“Seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi di Hanura, jadi jangan menyalahkan Istana, jangan menyalahkan kekuasaan. Tapi bagian dari Istana kekuasaan itu memang ada kok guilty feeling melihat Anies, siapa Pak Prabowo, Gerindra. Jadi jangan bilang pemerintahnya tapi mungkin Gerindra dia kepingin merebut memenangkan hati daripada PKS loh. Suapaya Anies ini nggak jadi, ini kan kuncinya di Demokrat dan PKS,” kata Ruhut dalam diskusi Adu Perspektif dengan tema ‘Rayuan Kekuasaan untuk Koalisi Perubahan?’ bersama Total Politik, Rabu (21/12/2022).

Ruhut pun meminta kesalahan tak dilempar ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika nantinya Anies gagal menjadi capres lantaran PKS bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB. Meskipun, kata dia, saat ini Prabowo memang berada di lingkaran kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Oleh karena itu jangan salahkan Pak Jokowi di Istana, pemerintah, kekuasaan, tapi dia memang ada di sini, dia menteri pertahanan Pak Prabowo. Lihat tim-timnya, bagaimana mereka melihat yang namanya Anies Baswedan,” ucapnya.

“Pendukung-pendukungnya karena guilty feeling mereka ‘wah kebangetan dulu (Anies) janjinya gitu, karena sekarang pinter bermain kata-kata oh itu kan dulu bukan sekarang. Tapi mereka tetap aja ah jangan gitu dong,” tambahnya.

Sebelumnya, Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari menegaskan bahwa PKS tak mungkin masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin. Dia menegaskan PKS akan konsisten di luar pemerintahan.

Fathul Bari menyebut basis pengambilan keputusan PKS berdasarkan keputusan para anggota Majelis Syuro PKS yang terpilih dari seluruh dapil Indonesia. Sehingga, kata dia, satu keputusan tidak akan mudah untuk diubah hanya sekedar goda-godaan masuk kabinet.

“Tetapi kalau itu sudah jadi berita ataupun juga jadi isu ya tentu hal yang wajar ya karena politik itu kan ya kekuasaan, sehingga siapapun juga kalau berada dalam pemerintahan ataupun juga ingin menguasai banyak hal, tertentu godaan untuk memasukkan yang lainnya partai politik di luar pemerintah dengan berbagai keterbatasan geraknya ya memungkinkan juga gitu ya, karena hal itu hal wajar. Tapi ya ini hanya dinamika biasa, menurut saya dan dalam konteks ini ya jelas tidak akan terwujudlah hal-hal semacam itu,” kata Fathul Bari dalam diskusi Adu Perspektif dengan tema ‘Rayuan Kekuasaan untuk Koalisi Perubahan?’ disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (21/12).

Dia menyebut dengan tegas bahwa kabar PKS masuk kabinet pemerintah Jokowi-Ma’ruf akan sulit terwujud. Apa sebabnya?

“Fokus kita juga sekarang sudah ke pemenangan pemilu dan pilpres. Jadi kalau untuk bicara soal masuk pemerintahan menurut saya terlalu jauh ya. Apalagi PKS juga akan dirugikan juga kalaupun akhirnya masuk, karena pemilu sebentar lagi,” ujarnya.

“Kita konsisten berada di luar pemerintahan dan berbagai pendekatan yang ada ya menurut saya sih hal itu sulit untuk diputuskan,” imbuhnya.(SW)