JAKARTA – Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bertanya-tanya soal pencopotan baliho dirinya dan Mahfud Md serta atribut PDIP saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Ganjar mengaku bingung dengan aksi pencopotan tersebut.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023). Menurutnya, jika pemasangan baliho itu tidak melanggar aturan, seharusnya tidak dicopot.

“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan,” kata Ganjar dalam keterangannya.

Namun, Ganjar menyebut sudah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster. Ganjar mengatakan jika baliho yang sudah dicopot itu telah dipasang kembali.

“Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang,” ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan netralitas aparat penegak hukum dinilai penting dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu akan memastikan jika Pemilu dapat berjalan damai dan adil.

“Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting,” tuturnya.

Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

Pada Selasa (31/10), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Sementara politikus PDIP Charles Honoris menilai bahwa pencopotan baliho tersebut tanda bahwa aparat sulit menjaga netralitas dalam pemilu.

“Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu,” ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Charles menilai adanya pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tak terlepas dari majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024. Selain itu, pencopotan baliho juga bisa dilakukan oleh pendukung presiden yang ingin mencari perhatian.

“Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin ‘cari muka’ kepada atasannya,” tuturnya.

“Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara pileg dan pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu,” tambahnya.

Charles menilai majunya Gibran di pilpres, merupakan pengalaman pertama di Indonesia karena anak presiden yang masih menjabat maju pilpres. Untuk itu, kata dia, perlu komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu.

“Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan,” ungkapnya.(SW)