JAKARTA – Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta polisi memeriksa peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang mengancam akan menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah.

Saleh menilai sangat tidak pantas ASN yang bekerja di lembaga penelitian seperti BRIN melontarkan pernyataan tersebut.

“Betul-betul aneh. Mereka kan bekerjanya sebagai ASN. Mestinya bekerja secara profesional. Tidak memihak pada satu paham keagamaan atau kelompok organisasi,” kata Saleh kepada wartawan, Senin (24/4/2023).

Ancaman yang disampaikan itu dinilai sangat menodai kerukunan umat beragama. Menurut Saleh, banyak yang merasa waswas, khawatir, dan bahkan takut.

“Mestinya, ini bukan delik aduan. Kalau ada ancaman membunuh seperti ini, aparat penegak hukum (APH) harus segera melakukan langkah antisipatif. Paling tidak, pelakunya diamankan terlebih dahulu. Diperiksa dasar dari pernyataannya,” ujarnya.

Menurut Saleh, di Indonesia berbeda agama itu hal biasa. Semua pihak diminta saling menghormati, semua hari besar umat beragama dirayakan dengan baik, dijadikan hari libur bersama.

“Kalau yang beda agama saja bisa saling menghormati, kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah hampir seperti mau perang? Perbedaan itu malah bukan hanya sekali ini terjadi. Sudah puluhan kali. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain pun ratusan negara merayakan Lebaran tanggal 21 April 2023,” ujarnya.

Meski AP Andi Pangerang telah meminta maaf, Saleh menilai harus tetap memeriksa yang bersangkutan. Dia meminta kejadian seperti ini tidak boleh terulang.

“Permintaan maaf satu hal. Penegakan hukum hal yang lain. Kalau tidak diproses hukum, besok lusa akan ada orang yang mengulangi lagi. Lalu kalau ribut, dengan enteng meminta maaf. Penegakan hukum kan tidak seperti itu. Harus tegak lurus dan adil bagi semua,” imbuhnya.

Andi Pangerang Hasanuddin yang diketahui sebagai salah satu peneliti BRIN membuat heboh dengan melontarkan ancaman terhadap warga Muhammadiyah. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyayangkan hal itu.

“Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN,” kata Laksana Tri Handoko dalam keterangannya, Senin (24/4).(SW)