Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) telah mengungkapkan hasil temuan yang menggemparkan terkait Pemilu 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Pemenangan AMIN, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Jumat (16/2), anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, mengungkapkan bahwa tim digital forensik telah menganalisis data suara dan menemukan keberadaan algoritma di server Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga dirancang untuk memenangkan paslon tertentu.

“Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada algoritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di 1 TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekadar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun setting-nya,” ungkap Bambang Widjojanto.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa algoritma tersebut telah diprogram untuk secara otomatis memastikan kemenangan paslon tertentu dengan persentase suara di atas 50 persen. Menurutnya, temuan ini bukan sekadar kesalahan dalam pencatatan data, melainkan sebuah sistem yang dirancang secara khusus.

“Ini betul-betul bukan sekadar salah menulis. Karena mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu dia bisa membaca. Ini kalau sistemnya memang tidak dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu (terjadinya mark-up suara),” tegas Bambang.

Timnas AMIN menyatakan kesiapannya untuk menghadapi isu ini dengan tim forensiknya. Mereka menyoroti bahwa selama ini belum pernah dilakukan audit IT terhadap sistem KPU, dan upaya mereka untuk melakukan audit juga tidak mendapat tanggapan.

“Kita siap dengan tim forensiknya. Karena selama ini audit IT terhadap sistem KPU tidak pernah dilakukan. Dua surat dari tim hukum AMIN tidak pernah dijawab, surat kami kepada Bawaslu untuk supaya melakukan audit juga tidak dilakukan dan analisis kami mengkonfirmasi memang ada sistem yang algoritmanya itu sudah dibangun,” jelas Bambang.

Reaksi atas temuan ini kemungkinan besar akan menimbulkan gelombang diskusi dan perdebatan dalam arena politik Indonesia, sementara pemerintah dan lembaga terkait diharapkan untuk memberikan tanggapan yang transparan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani isu ini secara adil dan terbuka.