KENDAL – Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah berbincang dengan calon wakilnya, Mahfud MD untuk menarik diri dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baru-baru ini Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dugaan penggunaan fasilitas negara berupa akun media sosial X berupa unggahan tagar #PrabowoGibran2024.

“Maka saya sarankan mundur lah, berubah lah aturan (memperbolehkan tetap menjabat), termasuk Pak Mahfud,” tutur Ganjar.

Ganjar mengaku persoalan capres atau cawapres yang tetap boleh menduduki jabatan publik sudah menjadi perbincangan sejak awal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kejadian penggunaan fasilitas negara seperti alat transportasi untuk kampanye.

“Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan-kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu,” kata Ganjar.

Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi saran capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar cawapresnya Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan. Hasto mengatakan kepentingan bangsa harus di atas segalanya.

“Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

“Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting,” sambungnya.

Sebab, Hasto mengatakan rakyat merupakan pemegang kekuasaan. Menurutnya, yang terpenting ialah meningkatkan kualitas pemilu.

“Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan,” jelasnya.

Hasto kemudian memberikan contoh pada saat masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto. Saat itu, kata dia, menteri yang mundur menyebabkan kegoncangan politik.

“Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik,” ungkapnya.

Hasto menegaskan pihaknya lebih mementingkan kepentingan bangsa. Sebab, dia mengatakan komitmen PDIP ialah menjaga konstitusi.

“Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara,” ucap Hasto.

“Bukan sekadar ambisi per orangan, kalau ambisi kekuasaan gampang dengan diperpanjang masa jabatan presiden PDIP akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat,” sambungnya.(SW)