JAKARTA – Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund (IMF), yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat (30/6/2023).

“IMF mengatakan negara kita rugi, ini diluar nalar berpikir sehat saya. Darimana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita,” jelas Bahlil.

Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel. Di mana nilai ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US$ 2,3 miliar, kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik sepuluh kali lipat, menjadi US$ 30 miliar pada 2022.

Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan China, di mana defisit dengan China pada 2016-2017 sebesar US$ 13 miliar, menjadi surplus US$ 1 miliar karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor, tidak lagi berbentuk raw material.