JAKARTA – Seperti tak ada habisnya PDIP terus kompori Nasdem agar mundur dari kabinet. Sikap PDIP yang jadi kompor ini tak lepas sejak Anies Baswedan diumumkan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden. Hubungan Surya Paloh dan Jokowi pun menjadi renggang.

PDI Perjuangan (PDIP) meminta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mulanya menekankan pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian, katanya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari gangguan manapun.

“Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi,” kata Said kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).

Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru kini didukung oleh partai koalisi Jokowi. “Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi paska 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan,” katanya.

Said lalu menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Dia meminta NasDem tak mengambil kue kekuasaan namun juga berseberangan dengan Jokowi.

“Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Said menyinggung soal isu reshuffle kabinet Jokowi yang mencuat seiring dengan dinamika ini. Menurutnya, rencana reshuffle kabinet termasuk soal menteri partai mana yang akan diganti, merupakan kewenangan Jokowi.

“Bahwa kewenangan reshuffle ada di tangan presiden, jangan sudutkan Presiden Jokowi untuk harus mengambil tindakan yang dampaknya malah bikin baper mereka, saya kira itu juga tidak elok. Namun keputusan soal pergantian menteri di kabinet kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Wasekjen NasDem Hermawi Taslim menepis adanya kabar Ketum Surya Paloh dan Presiden Jokowi pecah kongsi. Hermawi mengatakan komunikasi sampai saat ini terjalin baik.

“Tidak benar pecah kongsi, komunikasi tetap terjalin dengan baik. Semua on proses,” kata Hermawi dikonfirmasi beberapa waktu lalu.