JAKARTA – Ombudsman sebut Negara gagal lindungi warganya terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang dipercaya negara dalam hal ini pemerintah untuk memberi perlindungan masyarakat, gagal menjalankan fungsinya dengan baik.

Kini BPOM pun jadi sorotan. Masyarakat tak puas bila sanksi pidana hanya diterapkan pada produsen obat saja. Tetapi juga harusnya pejabat di BPOM diberikan sanksi pidana karena kelalaian mereka dalam hal mengawasi. Kelalaian mereka telah menimbulkan korban jiwa secara masif.

BPOM Rilis 5 Obat Sirup Terkontaminasi Etilen Glikol di Atas Ambang Aman

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Robert Na Endi Jaweng, menilai adanya masalah maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang merebak di Indonesia saat ini. Robert menilai maladministrasi itu dilakukan oleh Kementrian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Maladministrasi ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada anak-anak. Dan itu secara masif. Karenanya harus ada sanksi pidana di pihak BPOM juga, karena BPOM lah yang meloloskan obat-obat itu beredar.